SAMARINDA, Kaltim Berdikari– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil merealisasikan 91,61 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp22,198 triliun. Hingga akhir tahun, anggaran yang terserap mencapai Rp20,335 triliun. Namun, tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercatat gagal memenuhi target minimal 80 persen serapan anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan bahwa proses rekonsiliasi internal masih berlangsung hingga minggu kedua Januari 2025. “Hasil akhir akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah audit selesai. Kami tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas,” ujar Muzakkir pada Senin (13/1/2025).
Laporan keuangan dari SKPD dijadwalkan rampung pada 24 Januari 2025, sementara laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 31 Januari 2025.
Tiga SKPD dengan Realisasi Terendah
Dari total alokasi anggaran, mayoritas SKPD berhasil merealisasikan anggaran di atas 80 persen. Namun, ada tiga instansi yang mencatatkan serapan anggaran terendah:
1. Biro Ekonomi: 50,84 persen.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): 68,12 persen.
3. Biro Organisasi: 73,74 persen.
“Terkait sisa anggaran yang belum terserap, silakan dikonfirmasi langsung ke masing-masing SKPD,” tambah Muzakkir.
Capaian Pendapatan dan Belanja 2023
Pemprov Kaltim juga melaporkan hasil audit APBD 2023 dengan capaian pendapatan sebesar Rp17,75 triliun atau 94,93 persen dari target Rp18,69 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,33 triliun (111,78 persen dari target).
Pendapatan Transfer: Rp7 triliun (74,78 persen dari target).
Lain-lain Pendapatan Daerah: Rp409,02 miliar (492,99 persen dari target).
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp19,72 triliun atau 91,14 persen dari target Rp21,64 triliun, yang terdiri atas:
Belanja Operasi: Rp8,26 triliun (91,97 persen).
Belanja Modal: Rp5,02 triliun.
Belanja Tak Terduga: Rp50,44 miliar (13,27 persen).
Belanja Transfer: Rp6,38 triliun (97,23 persen).
Sementara itu, realisasi pembiayaan daerah mencakup penerimaan Rp6,62 triliun dan pengeluaran Rp3,67 triliun.
“Kami berharap seluruh proses rekonsiliasi dan audit dapat berjalan lancar untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di tahun mendatang,” tutup Muzakkir.(Aw)
