SANGATTA – Memasuki hari keempat sejak banjir melanda beberapa titik di Sangatta, Kutai Timur, belum terlihat adanya bantuan logistik maupun perahu karet yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga terdampak. Hingga saat ini, inisiatif bantuan hanya dilakukan oleh sejumlah relawan, organisasi masyarakat, serta jurnalis dan media di Kutim.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur, Idris Syam, membenarkan bahwa bantuan dari pemerintah daerah belum dapat disalurkan.
Hal ini disebabkan oleh belum adanya surat keputusan (SK) darurat bencana yang dikeluarkan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
“Bantuan untuk warga terdampak banjir ada di program Dinas Sosial, tapi harus ada SK darurat bencana dari Bupati untuk bisa keluarkan Dana Tidak Terduga (DTT),” ujar Idris Syam saat dikonfirmasi pada Selasa (28/1/2025).
Idris menjelaskan bahwa BPBD Kutim memiliki anggaran untuk bantuan bencana, tetapi jumlahnya terbatas. Sementara itu, anggaran terbesar untuk penanganan bencana berada di bawah kendali Dinas Sosial.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dijadwalkan akan menggelar rapat pada Rabu (29/1/2025) untuk memutuskan apakah banjir ini akan dinyatakan sebagai darurat bencana. Penetapan status ini akan menjadi kunci untuk mencairkan Dana Tidak Terduga dan mengaktifkan program bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Besok kami rapat dengan Bupati untuk penetapan darurat bencana,” pungkas Idris.
Sementara itu, warga yang terdampak banjir masih menunggu kehadiran pemerintah untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Banjir di beberapa wilayah Sangatta menyebabkan sejumlah warga terisolasi dan memerlukan logistik serta alat transportasi seperti perahu karet. (Ak)
