SAMARINDA, Kaltim Berdikari – Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun memastikan akan mengevaluasi tata kelola penyewaan lapak di kawasan Citra Niaga. Hal ini menyusul temuan praktik penyewaan yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kunjungannya pada Senin (13/01/2025), Andi Harun mendapati bahwa beberapa lapak yang seharusnya dikelola langsung oleh pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha dan Kegiatan (SKTUK) justru disewakan kembali kepada pihak lain secara ilegal.
“Saya sering mendengar kabar kurang baik soal pengelolaan lapak di sini. Ternyata benar, ada pedagang yang mengaku menyewa dari pihak yang tidak berhak. Ini praktik yang harus dihentikan,” ujarnya tegas.
Andi Harun menjelaskan bahwa setiap lapak yang tidak lagi digunakan oleh pemilik SKTUK harus dikembalikan kepada pemerintah untuk dikelola secara resmi. Ia juga menyoroti adanya pihak yang menyewa beberapa lapak sekaligus untuk disewakan kembali, yang menurutnya bertentangan dengan aturan dan menciptakan potensi kerugian bagi pemerintah.
“Kita tidak boleh membiarkan praktik ini berlanjut. Lapak yang sudah tidak digunakan harus kembali ke pemerintah, bukan dijadikan sumber pendapatan pribadi tanpa dasar hukum,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Samarinda akan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas kawasan tersebut sebelum melakukan penataan ulang. “Kita perlu bersabar. Infrastruktur adalah fokus pertama, setelah itu baru kita masuk ke tata kelola lapak dan aturan sewa yang lebih ketat,” jelasnya.
Regulasi yang lebih jelas dan kerja sama dengan para pedagang menjadi langkah penting yang akan diambil. Wali Kota berharap tata kelola yang lebih transparan dapat meningkatkan PAD sekaligus menjadikan Citra Niaga sebagai pusat ekonomi rakyat yang lebih tertata dan adil.
“Kawasan ini punya potensi besar. Kita hanya perlu memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Andi Harun.(Aw)
Semoga akan lebih baik