JAKARTA – Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan kembali menjadi perbincangan hangat menjelang tahun 2025. Sejumlah tokoh dan pejabat pemerintahan menyampaikan pendapatnya, mencerminkan pro dan kontra yang beragam di masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menjadi sorotan utama setelah memberikan klarifikasi mengenai kabar yang menyebutkan adanya libur penuh selama Ramadan. Dalam konferensi pers, Jumat (17/1/2025), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan tersebut.
“Jangan pakai kata ‘libur Ramadan’. Yang ada adalah pembelajaran di bulan Ramadan,” ujar Mu’ti, mengoreksi informasi yang berkembang di media sosial.
Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini pemerintah tengah membahas konsep pembelajaran khusus selama Ramadan. Kebijakan tersebut, kata Mu’ti, dirumuskan bersama lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, dengan target finalisasi dalam waktu dekat.
“Insya Allah, minggu depan sudah selesai, karena draft-nya sudah ada,” tambahnya.
Menilik Sejarah: Jejak Era Gus Dur
Wacana libur Ramadan sejatinya bukan hal baru. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, sekolah-sekolah diliburkan selama Ramadan untuk memberikan ruang bagi kegiatan seperti pesantren kilat dan pendalaman nilai-nilai keagamaan.
Namun, zaman telah berubah. Kehidupan masyarakat kini lebih dinamis, dengan beragam kebutuhan yang harus dipertimbangkan, termasuk nasib anak-anak non-Muslim.
Pro dan Kontra di Tengah Masyarakat
Isu ini tak lepas dari perdebatan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sebelumnya menyebutkan bahwa wacana libur Ramadan sedang dipertimbangkan untuk sekolah-sekolah umum. Namun, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan tegas menolak gagasan tersebut. Menurutnya, puasa tidak seharusnya menghalangi aktivitas sehari-hari, termasuk belajar di sekolah.
“Tetap saja jalan. Puasa tidak menghentikan semua kegiatan,” tegas Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).
Sebaliknya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungannya dengan syarat bahwa Ramadan harus menjadi momentum untuk membangun karakter dan akhlak anak-anak.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta pemerintah memastikan kebijakan ini mencakup solusi bagi anak-anak non-Muslim. Ia menekankan perlunya kerangka kerja yang jelas agar kebijakan tersebut tidak diskriminatif.
“Kalau anak-anak non-Muslim juga diliburkan, mereka nanti disuruh apa? Itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya.
Menanti Keputusan Final
Dengan berbagai sudut pandang yang muncul, masyarakat kini menantikan kepastian kebijakan dari pemerintah. Apakah wacana libur Ramadan benar-benar akan diwujudkan, atau justru digantikan dengan konsep pembelajaran khusus, semua masih dalam proses perumusan. Yang jelas, Ramadan selalu membawa makna mendalam, baik sebagai bulan ibadah maupun refleksi bersama. (Aw)
